ANALISIS PERSIAPAN PENERAPAN ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM (AKM) SEBAGAI PENYEMPURNAAN UJIAN NASIONAL PADA PENDIDIKAN KESETARAAN KOTA BATAM

Penulis

  • farieza Rachman

Kata Kunci:

UNBK, AKM, LEMBAGA KESETARAAN

Abstrak

Sistem pembelajaran pada dasarnya merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu tercapainya hasil belajar secara maksimal oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar. Melalui hasil belajar yang dicapai oleh siswa dapat diketahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan guru dan dapat menentukan keberhasilan siswa dalam belajarnya. Sementara bagi guru, hasil belajar siswa dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kualitas guru dalam mengajar. sebelum adanya Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer atau dikenal dengan UNBK. Sistem UNBK memang masih mengalami berbagai kendala misalnya tidak semua Lembaga Pendidikan Kesetaraan ataupun Pendidikan formal baik SD, SMP, SMA/SMK sederajat baik Sekolah Negri maupun Swasta memiliki laboratorium lengkap untuk memenuhi kebutuhan UNBK siswa/i sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut. Diantaranya sharing komputer antara jenjang SMP, SMA, paket B dan paket C dengan cara membedakan jadwal pelaksanaan UNBK agar laboratorium komputer dapat digunakan/sharing bergantian. Antisipasi terakhir bagi daeran yang tidak memungkinkan melaksanakan UNBK maka diizinkan untuk melaksanaan Ujian Nasional dengan menggunakan kertas dan pensil (UNKP). UNPK merupakan antisipasi peserta didik atau daerah yang tidak dapat melaksanakan UNBK. Pelaksanaan UNPK merupakan solusi bagi daerah Kota Batam. Kota Batam sebagian merupakan daerah hinterland yang memiliki keterbatasan pelaksanaan UNBK. Juga menjadi solusi bagi peserta didik yang berada dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan anak. Untuk itu memperbaiki dan menyempurnakan UNBK ataupun UNKP Menteri Pendidikan melakukan perubahan yaitu dengan melaksanakan Asesmen Nasional atau AN. Asessmen nasional ini dibagi menjadi tiga : yakni : Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survey Karakter, dan Survey Lingkungan Belajar. Pada penelitian ini pembahasan fokus kepada Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Berdasarkan peraturan menteri pendidikan untuk pendidikan formal AKM diikuti oleh sebagian peserta kelas V, kelas VIII, dan kelas XI. Untuk pendidikan formal AKM tidak menjadi dyarat kelulusan. Sedangkan untuk Pendidikan Kesetaraan AKM adalah salah satu syarat kelulusan dan wajib diikuti oleh peserta didik tingkat akhir Pendidikan Kesetaraan kelas VI, kelas IX, dan kelas XII. AKM untuk pendidikan kesetaraan hanya merupakan syarat wajib untuk kelulusan, namun nilai AKM tidak menjadi syarat kelulusan. Kelulusan ditentukan oleh lembaga PKBM dan SKB melalui rapat kelulusan oleh majelis tutor (guru) dan pimpinan lembaga pendidikan kesetaraan.

Diterbitkan

2021-04-25